Visi & Misi

”Riau sebagai Pusat Tamadun Melayu yang Unggul, Mandiri, dan Bermarwah”


PENJELASAN VISI

Riau sebagai pusat Tamadun Melayu, yaitu mengembalikan kejayaan masyarakat Riau yang bertamadun atau berperadaban Melayu. Sebagaimana hakikat dasarnya, entitas Melayu sesungguhnya tidak dibatasi oleh etnis, tetapi merupakan sebuah peradaban yang mencakup seluruh sendi kehidupan Masyarakat. Khazanah akar tradisi, kearifan lokal, dan budaya lokal, merupakan sumber inspirasi, ruh dan pedoman masyarakat yang menjadi prasyarat dalam mencapai tujuan dan cita-cita masa depan.

Riau yang Unggul, artinya masyarakat Bumi Lancang Kuning yang memiliki daya saing dan prestasi tinggi di segala sektor pembangunan. Unggul dari segi sumber daya manusia (SDM), unggul dalam tingkat kesejahteraan, unggul dalam pelayanan publik, unggul dalam produk dan pemanfaatan potensi lokal, unggul dalam bermasyarakat dan berpolitik,serta unggul dalam kepatuhan hukum.

Riau yang Mandiri, artinya masyarakat yang sanggup berdiri di atas kaki sendiri, memiliki kepercayaan dan kemampuan mengembangkan diri, kreatif dan inovatif untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki, masyarakat yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri secara adil dan merata, memiliki ketahanan di berbagai bidang, serta memiliki pemerintahan yang minim ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat.

Riau yang Bermarwah, artinya masyarakat yang memiliki harkat martabat yang tinggi serta karakter yang mulia. Memiliki kesadaran moral dan religius serta kebudayaan yang meresap dalam kehidupan sehari-hari. Riau dihargai karena sikap hidup, pergaulan, dan tenggang rasa dalam menghargai berbagai perbedaan dan kemajemukan masyarakat.

MISI

  • Membumikan paradigma tamadun Melayu sebagai dasar dan spirit pembangunan di segala bidang.
  • Mengembangkan kehidupan masyarakat yang religius dan bermarwah.
  • Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien serta melayani rakyat secara tulus dan sungguh-sungguh.
  • Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pada keadilan, pemerataan, aksesabilitas, dan keseimbangan.
  • Membangun kemandirian dan keunggulan daerah dengan menggali potensi sumberdaya lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang.
  • Melejitkan sumber daya manusia (SDM) Riau yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan global.
  • Melakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam (SDA) lokal agar lestari dan berkelanjutan.


PENJABARAN MISI


1. Membumikan paradigma tamadun Melayu sebagai dasar dan spirit pembangunan di segala bidang.


Membangun sebuah masyarakat yang berperadaban tinggi dan mulia dibutuhkan cara pandang atau kerangka berpikir yang memiliki landasan yang kukuh baik secara filosofis maupun kultural. Sebagai kawasan yang mewarisi kejayaan peradaban Melayu maka karakteristik dan nilai-nilai yang dibentuk dari keragaman etnis dan agama sewajarnya berlandaskan pada paradigma lokal yang telah beruratakar di masyarakat. Globalisasi dengan berbagai implikasinya dalam kehidupan masyarakat menghasilkan berbagai ancaman terhadap identitas kultural dan nilai-nilai lokal yang pada gilirannya bukan saja bisa merusak pola pembangunan tapi juga gagal mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang dimaksud. Oleh karena itulah segala bentuk pembangunan baik pembangunan manusia maupun pembangunan fisik, harus senantiasa berlandaskan dan meresepkan ruh Melayu yang sesuai dengan kepribadian lokal.

2. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang religius dan bermarwah.

Untuk mewujudkan kondisi Riau tentram dan damai maka arah kebijakan pembangunan difokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang mampu mengembangkan kehidupan masyarakat yang religius melalui peningkatan kualitas kehidupan keberagamaan dan toleransi antar umat beragama yang semakin harmonis.

Di sisi lain, kebersihan dan kejujuran aparat tidak bisa lepas dari moralitas keberagamaan yang mereka jalankan. Pola pembinaan keberagamaan perlu di bangun menjadi sebuah kultur yang menyatu dalam orgaisasi birokrasi. Oleh karena itu, menumbuhsuburkan sikap religius dan moralitas keberagamaan di seluruh satuan kerja merupakan prioritas program yang mendapat perhatian penting.

3. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien serta melayani rakyat secara tulus dan sungguh-sungguh.

Kewibawaan pemerintah menjadi prasyarat kepercayaan rakyat, oleh karena itu prioritas utama adalah menciptakan sistem pemerintah dan birokrasi yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di samping itu, Pemerintah harus kembali pada sifat alamiahnya sebagai pelayan publik yang memiliki komitmen dan dedikasi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap rakyat; ramah, efisien, bermutu, cepat, transparan dan berkepastian hukum.

Prioritas pelayanan publik harus mudah terjangkau publik dan ditujukan pada bidang-bidang yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, ketertiban, hukum, sarana dan prasana, serta perhubungan dan transportasi.

Di sisi lain, untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu dilakukan proses revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah melalui pengembangan sinergi peran dan fungsi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan antara pemerintah kabupaten/kota.

4. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pada keadilan, pemerataan, dan keseimbangan.

Untuk mewujudkan kondisi Riau yang sejahtera maka arah kebijakan pembangunan akan difokuskan pada peningkatan aksesabilitas wilayah tertinggal, terpencil dan kepulauan melalui pembangunan infrastruktur yang terencana dan terpola sesuai perkembangan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas yang dijalankan seiring dengan itu. Pembangunan desa dan kota harus dijalankan secara adil, seimbang dan terpadu sehingga tercipta sinergi ekonomi yang menguntungkan. Disain pemekaran wilayah harus dilakukan secara terencana oleh pemerintah propinsi sejalan dengan prospek kemajuan wilayah dan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.

5. Membangun kemandirian, daya saing dan keunggulan daerah dengan menggali potensi sumber daya lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang.

Untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, kebijakan pembangunan harus diarahkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) dan mengalami penguatan (empowering).

Oleh karena itu, prakarsa dan partisipasi ekonomi masyarakat akan didorong sedemikian rupa sehingga tercipta peningkatan daya guna dan hasil guna dari berbagai sektor–sektor potensial yang berbasis kerakyatan mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, industri kecil, UMKM dan koperasi. Kelompok yang lemah harus dilindungi agar bisa tetap bertahan (survive) dan terhindar dari eksploitasi kelompok yang kuat.

6. Melejitkan Sumber Daya Manusia Riau yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat global.


Kualitas SDM adalah faktor daya saing utama dalam menghadapi tantangan pembangunan. Kekayaan SDA tak ada gunanya tanpa SDM yang mendukung. SDM Riau yang potensial dari berbagai bidang dan tingkatan harus didorong menjadi SDM yang memiliki kapasitas yang unggul serta karakter yang kuat. Untuk itulah SDM Riau harus dilejitkan melalui berbagai program pelatihan, pembinaan, dan peningkatan mutu pendidikan serta program beasiswa manca negara. SDM-SDM terbaik harus diarahkan untuk kembali ke daerah dan memiliki tanggungjawab lokal melalui pemberian rangsangan dan insentif yang mendukung kemajuan mereka.

7. Melakukan rehabilitasi dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) lokal agar lestari dan berkelanjutan.

Guna keberlanjutan pembangunan dan pemanfaatan yang berkesinambungan, kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sudah rusak di Riau harus segara dipulihkan dan dicegah agar laju kerusakannya semakin menurun. Sedangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik harus ditingkatkan mutu dan potensinya. Arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang akan dijalankan ke depan adalah dengan memanfaatkannya secara efisien, adil, dan berkelanjutan yang didukung dengan kelembagaan yang handal dan penegakan hukum yang tegas.


A. ORGANISASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

  • Reformasi dan restrukturisasi organisasi birokrasi sesuai dengan sistem dan regulasi yang ada
  • Pengembangan profesionalisme dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah
  • Pengembangan inovasi dan modernisasi administrasi Pemerintahan Daerah
  • Peningkatan kualitas dan penghapusan diskriminasi dalam pelayanan publik
  • Pembangunan sinergi Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta antar-Kabupaten/Kota

 

B. KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

  • Pemenuhan hak-hak dasar dan akses kebutuhan hidup yang terjangkau
  • Pengembangan sistem ketahanan dan keamanan pangan yang berbasis budaya dan potensi lokal
  • Tanah untuk rakyat
  • Revitalisasi pertanian dan revitalisasi perkebunan untuk rakyat
  • Resolusi konflik lahan (agraria) dan mendorong kepastian hukum bidang pertanahan
  • Meningkatkan marwah dan kesejahteraan buruh serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis
  • Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi dan kemandirian lokal di seluruh pelosok Riau
  • Menumbuhkembangkan wirausaha baru berbasis teknologi tepat guna
  • Meningkatkan kesempatan usaha, akses permodalan, dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM serta kelompok-kelompok usaha masyarakat
  • Pengembangan Desa Mandiri
  • Program satu daerah satu produk unggulan
  • Pengembangan potensi wisata sungai, wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata unggulan lainnya di setiap Kabupaten/Kota
  • Pembukaan peluang BUMD dan swasta lokal dalam pengusahaan pertambangan, migas, dan ketenagalistrikan
  • Peningkatan Iklim Investasi, Promosi, Kerjasama Dan Realisasi Investasi

 

C. INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

  • Penguatan ketahanan dan kemandirian energi daerah
  • Penurunan kesenjangan pembangunan antar-daerah
  • Pembangunan infrastruktur, aksesabilitas, dan teknologi informasi, wilayah pedesaan, terpencil, kepulauan, serta perbatasan
  • Pengembangan kawasan perbatasan (antar-negara, antar-provinsi, dan antar-Kabupaten/Kota), kawasan tertinggal, terpencil, kawasan pesisir dan kepulauan
  • Pengkajian dan realisasi kepastian batas wilayah antar-negara, antar-provinsi, Dan Antar Kabupaten/Kota
  • Desain pemekaran Kabupaten/Kota dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru
  • Peningkatan kapasitas dan fungsi pelabuhan antar-pulau dan pelabuhan internasional (ekspor-impor)

 

D. PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA(SDM)

  • Peningkatan taraf pendidikan masyarakat
  • Peningkatan kualitas, fasilitas, dan akses pendidikan bagi anak didik
  • Peningkatan kesejahteraan dan pengembangan kompetensi Guru/Pendidik
  • Pembangunan karakter dan pelejitan sumber daya manusia (SDM) daerah
  • Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin

 

E. SUMBER DAYA ALAM

  • Skenario ”Riau Hijau” untuk rehabilitasi lingkungan, konservasi hutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati
  • Revisi tata ruang dan jeda tebang (moratorium)
  • Pemetaan sumber daya lokal
  • Pengelolaan sumber daya alam lokal untuk ketahanan pangan, sumber energi, dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
  • Transfer teknologi untuk pemanfaatan sumber-sumber daya energi lokal

 

F. KEMASYARAKATAN

  • Menjamin atmosfir kebebasan, hak-hak politik, dan internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan masyarakat
  • Peningkatan partisipasi dan kualitas hidup perempuan
  • Mengembangkan khazanah akar tradisi, kearifan, pengetahuan, falsafah, budaya Melayu
  • Mengembangkan keterbukaan, toleransi, nilai-nilai pluralisme dan multikuluralisme
  • Mendorong aktualisasi nilai-nilai kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat
  • Pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial, seperti prostitusi dan narkoba
  • Perlindungan dan pemberdayaan kelompok masyarakat adat

 

 

Blog Intsiawati Ayus

Mengenal DPD RI

  • Sejarah DPD RI

  • Perbedaan DPD dan DPR

  • Negara-Negara Bikameral

  • DPD RI dalam Undang Undang

  • Apa itu DPD RI?

     

 

 

Hubungi Kami

Komplek Parlemen Senayan

Gedung DPD RI Ruang 301

Telp. Jakarta : 021 - 57897237

Faks. 021 - 57897238

Kantor Daerah

Jl. Dipenogoro VII No 6 Pekanbaru, Riau

Telp dan Fax:(0761) 572 645

Email : intsiawati@gmail.com